Tng Ewallet Lumpur How Yes Many Payment Need Future Bill

Liputan6.com, Jakarta - Hampir tiap bulan selalu ada gelaran job fair di Jakarta, baik yang digelar pemda maupun pihak swasta. Ratusan lowongan pekerjaan ditawarkan, tapi yang datang ribuan orang. Kenyataan pahit di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan ekstrem yang mengikis optimisme para pencari kerja. Ribuan orang datang dengan pakaian terbaik mereka harus menghadapi hukum rimba di bursa kerja: satu posisi kosong diperebutkan ratusan orang.

Bagi sebagian besar pencari kerja, job fair tidak lebih dari sekadar arena pengumpulan berkas massal yang menguras energi dan biaya. Alih-alih membawa pulang kepastian kerja atau jadwal wawancara lanjutan, mereka justru pulang dengan tangan hampa. Gempita bursa kerja ini tak ayal hanya memperpanjang rantai penantian, memaksa mereka, -para pencari kerja- kembali terjebak dalam ruang bernama ketidakpastian.

Ketidakseimbangan antara jumlah lowongan kerja dan para pencari kerja di job fair bukan hisapan jempol belaka. Profil Ketenagakerjaan Umum Indonesia per Februari 2026 yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) merinci, Penduduk Usia Kerja mencapai 219,54 juta orang.

Angkatan Kerja sebanyak 154,91 juta orang atau 70,56% dari total penduduk usia kerja aktif di pasar tenaga kerja. Dengan rincian yang Bekerja sebanyak 147,67 juta orang atau 95,32% dari angkatan kerja. Sedangkan Pengangguran Terbuka (TPT) sebanyak 7,24 juta orang atau 4,68% dari angkatan kerja.

Sementara Bukan Angkatan Kerja ada sebanyak 64,63 juta orang atau 29,44% seperti pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga.

Dari Kategori Penduduk yang Bekerja, tercatat total 147,67 juta orang yang bekerja, kondisinya dibagi menjadi: Bekerja Penuh + Sementara Tidak Bekerja (>34 jam/minggu) sebanyak 98,59 juta orang (66,77%). Dan Bekerja Tidak Penuh (<35 jam/minggu) ada sebanyak 49,08 juta orang (33,23%).

Dari Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), memperlihatkan proporsi jumlah angkatan kerja sekaligus persentase pengangguran pada tiap tingkat pendidikan:

• ≤ SD: 53,65 juta orang (34,64%) | TPT: 2,32%
• SMP: 27,18 juta orang (17,54%) | TPT: 4,19%
• SMA: 32,56 juta orang (21,02%) | TPT: 6,23%
• SMK: 20,92 juta orang (13,50%) | TPT: 7,74% (Tertinggi)
• Diploma I/II/III: 3,74 juta orang (2,41%) | TPT: 4,80%
• Sarjana (DIV/S1/S2/S3): 16,86 juta orang (10,89%) | TPT: 6,13%

Lulusan SMK menjadi tingkat pendidikan yang memiliki jumlah pengangguran tertinggi (7,74%), diikuti lulusan SMA (6,23%), dan S1 (6,13%).

Kemnaker juga mencatat, ada tiga sektor lapangan usaha terbesar yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, antara lain sektor A (Pertanian, Kehutanan, Perikanan): 42,49 juta orang (28,78%). Sektor ini menyerap tenaga kerja terbanyak. Kemudian disusul Sektor G (Perdagangan Besar dan Eceran), yakni 26,51 juta orang (17,95%). Lalu ada Sektor C (Industri Pengolahan), angkanya 20,03 juta orang (13,57%).

Data Profil Ketenagakerjaan yang dirilis Kemnaker itu sedikit banyak menggambarkan mengapa job fair selalu dibanjiri para pencari kerja. Data tersebut mengungkap, pencari kerja saat ini didominasi lulusan SMK dan SMA. Tak heran jika di setiap job fair, antrean biasanya didominasi anak-anak muda atau fresh graduate. Hal ini linier dengan data grafik bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berasal dari lulusan SMK (7,74%) dan SMA (6,23%). Besarnya angka pengangguran di sektor pendidikan ini membuat bursa kerja selalu diserbu lulusan tingkat menengah.

Yang menarik dari data tersebut adalah angka pengangguran dari lulusan SMK ternyata tinggi, padahal SMK merupakan sekolah vokasi yang lulusannya merupak orang-orang yang memang sudah siap kerja. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keahlian yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan industri di pasar kerja. Imbasnya lulusan SMK harus bersaing di ceruk kecil untuk memperebutkan posisi formal yang terbatas.

Persaingan ketat mencari pekerjaan juga terjadi di tingkat lulusan Sarjana (DIV/S1/S2/S3). Data menyebut, pengangguran di tingkat Sarjana cukup tinggi, yakni berada di angka 6,13%. Angka ini setara dengan ratusan ribu hingga jutaan sarjana yang belum terserap lapangan kerja. Kehadiran para lulusan Sarjana di job fair selain makin memperketat persaingan, juga memicu adanya fenomena underemployment, yakni saat lulusan Sarjana terpaksa melamar di posisi yang sebenarnya ditujukan untuk lulusan sekolah menengah (SMA/SMK), demi satu cita-cita: yang penting bisa kerja.

Data tersebut juga memotret, sektor utama penyerapan tenaga kerja justru datang dari sektor Pertanian (28,78%), disusul sektor Perdagangan (17,95%). Padahal, mayoritas perusahaan yang membuka stan lowongan formal di job fair perkotaan berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan, dan teknologi. Terbatasnya pertumbuhan lapangan kerja formal dibanding ledakan jumlah angkatan kerja yang mencapai 154,91 juta orang, memicu penumpukan pencari kerja di satu waktu dan tempat secara bersamaan.

Kondisi saat keterampilan, pengetahuan, atau kualifikasi yang dimiliki tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan pekerjaan di pasar industri, juga menjadi sorotan Pengamat Ketenagakerjaan dari Policy Research Center Arif Novianto. Kepada tim Journal Kaum Tengah Liputan6.com, Arif mengatakan, skills mismatch memang ada, tak bisa dipungkiri, namun demikian sangat keliru jika tingginya angka pengangguran terus menerus dibebankan ke kurikulum atau anak muda yang dianggap kurang kompeten.

"Pengangguran dari SMK angkanya lebih tinggi dan SMA, ini menunjukkan ada persoalan dalam transisi pendidikan ke dunia kerja, tapi bukan berarti lulusan SMK nggak punya keterampilan," katanya. 

Yang perlu dipertanyakan saat ini, katanya, adalah apakah industri cukup banyak menyediakan pekerjaan dan apakah kebutuhan perusahaan realistis untuk pencari kerja pemula? Jadi pendidikan memang perlu diperbaiki, tapi penciptaan lapangan kerja juga harus jadi agenda utama.

Ini juga menjawab mengapa job fair ramai digelar namun angka pengangguran masih tinggi. Menurut Arif, perlu dibedakan antara mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang benar-benar menciptakan lapangan kerja.

"Job fair bisa membantu proses rekrutmen, tapi tidak otomatis menambah jumlah pekerjaan. Kalau jumlah pencari kerja jauh lebih besar dari lowongan yang tersedia, ya akhirnya job fair cuma mempertemukan persaingan yang makin ketat," ungkapnya.

Menurut Arif, masalah utamanya bukan karena kurang banyak event rekrutmen, tapi kemampuan pemerintah dan kondisi ekonomi untuk menciptakan pekerjaan dalam jumlah banyak dan layak serta berkualitas.

Job Fair bagi Arif tetap relevan, dalam konteks ini, adalah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Tapi efektivitasnya terbatas kalau masalahnya lebih struktural, misalnya industri yang kurang berkembang, lapangan kerja yang terkonsentrasi di wilayah tertentu, atau kebijakan pemerintah yang salah arah sehingga tidak bisa memicu pertumbuhan lapangan kerja layak.

"Jadi, job fair itu instrumen perantara, bukan solusi utama. Ukurannya juga jangan cuma berapa banyak pengunjung atau lowongan yang diumumkan, tapi berapa orang yang beneran diterima kerja dan bagaimana kualitas pekerjaannya setelah beberapa bulan," katanya.

Arif tidak bisa menyimpulkan bahwa pasar kerja sedang bergairah hanya karena banyak event job fair. Banyaknya perusahaan yang ikut, mungkin menunjukkan ada kebutuhan tenaga kerja, tapi membeludaknya pencari kerja juga bisa mencerminkan terbatasnya pilihan pekerjaan.

"Kita perlu lihat perbandingan jumlah pelamar, lowongan, orang yang beneran direkrut, sampai jenis kontrak dan upah yang ditawarkan. Jadi, keramaian job fair sendiri belum cukup untuk menunjukkan bahwa pasar kerja kita sehat," kata Arif.

Jenis pekerjaan yang ditawarkan di job fair juga menjadi masalah tersendiri. Menurut pandangan Arif, jangan sampai orang-orang cuma mengejar supaya cepat dapat kerja, tapi mengabaikan apakah pekerjaan itu layak.

"Kalau lowongan yang tersedia didominasi upah rendah, kontrak pendek yang berulang, jam kerja nggak pasti, atau minim perlindungan sosial, orang memang bisa keluar dari statistik pengangguran, tapi belum tentu hidupnya lebih sejahtera," ungkapnya.

Jadi intinya Arif menjelaskan, keberhasilan job fair jangan cuma diukur dari jumlah orang yang terserap, tapi juga dari upah, kepastian kerja, jaminan sosial, dan peluang pengembangan kariernya.

"Kalau gaji rendah kan mereka tetap bisa rentan secara ekonomi meskipun sudah bekerja," katanya. 

Arif mewanti-wanti, anak-anak muda yang terus menerus ke job fair demi mencari pekerjaan punya dampak yang panjang. Dari sisi ekonomi, mereka kehilangan pendapatan dan kesempatan membangun pengalaman kerja dan kehidupan yang layak, sementara biaya hidup terus berjalan.

Dari sisi sosial, kondisi ini bisa menunda kemandirian dan memperbesar ketergantungan pada keluarga. Bahkan, ketika terlalu lama menganggur, seseorang bisa terpaksa menerima pekerjaan apa pun, termasuk pekerjaan yang upah dan perlindungannya tidak layak.

"Jadi pengangguran anak muda bukan semata2 soal individu yang kurang berusaha, tapi juga soal apakah sistem ekonomi menyediakan kesempatan kerja yang memadai," katanya.

Pada tahap inilah, perlu ada campur tangan pemerintah agar persoalan lapangan kerja ini mendapat solusi yang baik. Pemerintah perlu memastikan lowongan yang ditawarkan terverifikasi, pelatihan sesuai kebutuhan riil, dan ada pemantauan berapa peserta yang beneran mendapat pekerjaan.

Lebih mendasar lagi, kebijakan industri dan investasi harus diarahkan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan layak. Jadi, bukan cuma perlu memperbaiki cara mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tapi juga memperbesar jumlah pekerjaan yang tersedia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Syaripudin, dalam wawancara khusus dengan tim Journal Kaum Tengah Liputan6.com mengungkapkan, angka pengangguran yang tinggi bukan semata karena kelangkaan lowongan pekerjaan. Dirinya menilai, kesenjangan keterampilan (skills gap), juga menjadi faktor yang memengaruhi tingginya angka pengangguran, khususnya di kota-kota besar.

Sebagai solusinya, kata Syaripudin, job fair yang digelar Disnakertransgi DKI Jakarta misalnya, selalu dikolaborasikan dengan layanan-layanan untuk pengembangan kualitas SDM yang dilakukan secara simultan.

“Makanya dalam penyelenggaraan Job Fair tingkat Provinsi, kami juga bikin kegiatan pendukung, seperti pameran pelatihan kerja dari pusat pelatihan kerja, pameran kewirausahaan dari UMKM binaan Disnaker, career talk dan seminar ketenagakerjaan yang menghadirkan narasumber, termasuk influencer yang relevan, untuk membahas persiapan memasuki dunia kerja, pengembangan karier, dan pengembangan UMKM,” katanya.

Bukan cuma itu, beragam program upskilling juga ditawarkan untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini, seperti basic Microsoft Excel, public speaking, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Pencari kerja juga dapat mengikuti pelatihan praktik secara langsung melalui Mobil Training Unit (MTU), seperti pelatihan barista misalnya.

“Disnaker turut memfasilitasi konseling karier melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu pencari kerja mengenali potensi diri dan mempersiapkan langkah karier yang sesuai. Bahkan kegiatan ini juga dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis dari Puskesmas,” ungkap Syaripudin.

Bahkan, kata Syaripudin, kegiatan-kegiatan pendukung yang kerap digelar dalam job fair itu juga dilengkapi dengan kesempatan rekrutmen secara langsung oleh perusahaan peserta. Dengan begitu, job fair di Jakarta bukan cuma jadi ajang transaksi bertemunya lowongan kerja dan pencari kerja, tapi lebih dari itu menjadi wadah yang menghubungkan peningkatan keterampilan, persiapan karier, kewirausahaan, dan proses rekrutmen dalam satu rangkaian kegiatan.

Syaripudin juga membantah jika CV dan Surat Lamaran Pekerjaan para pencari kerja di job fair yang digelar Disnakertransgi DKI Jakarta hanya berakhir di ‘tong sampah’. Dirinya blak-blakan, menurut data internal pihaknya, rencana pelaksanaan job fair tahun 2026 oleh Disnakertransgi ada sebanyak 13 kali, meliputi antara lain 11 job fair wilayah Kabupaten/Kota, 1 job fair provinsi, dan 1 job fair penyandang disabilitas.

Hingga akhir Oktober ini, telah diselenggarakan 11 job fair wilayah Kabupaten/Kota, dari rangkaian 11 job fair wilayah yang dilaksanakan, progres job fair yang dilaksanakan sebagai berikut, total partisipan perusahaan sebanyak 358 perusahaan.

“Progresnya dari 11 job fair itu, penempatan job fair 750 orang, dalam proses seleksi 6.342 lamaran, dalam proses tes 3.015 lamaran, dan dalam proses wawancara 1.102 lamaran. Tentunya, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena proses seleksi masih berlangsung hingga 2–3 bulan ke depan,” ungkap Syaripudin.

Dirinya juga menyebut, pelaksanan job fair yang digelar Disnakertransgi DKI Jakarta tidak main-main, karena perusahaan yang diikutsertakan tidak dipilih sembarangan.

“Ada proses seleksi terlebih dahulu, di mana perusahaan harus memenuhi sejumlah kriteria, termasuk ketersediaan lowongan kerja yang riil, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, dan kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan rekrutmen,” katanya.

Sebelum pelaksanaan, terdapat tahap technical meeting antara penyelenggara dan perusahaan peserta yang membahas secara rinci terkait teknis pelaksanaan kegiatan, posisi yang dibuka, mekanisme rekrutmen, hingga kesiapan untuk menerima lamaran dan melakukan wawancara langsung di lokasi. Disnakertransgi DKI Jakarta secara berkala juga mengaku melakukan follow up terhadap penyerapan pencari kerja dari job fair, sebagai bentuk pelaporan kinerja ‘Keterserapan tenaga kerja dari Job Fair’.

Lalu bagaimana dengan perusahaan yang tidak transparan terkait penerimaan pegawai? Usai job fair selalu ada yang namanya evaluasi dan pemantauan terhadap perusahaan peserta job fair melalui sistem Karir Jakarta. Sistem ini dilengkapi fitur ‘Perusahaan Dalam Pengawasan’ yang dapat menampilkan perusahaan yang belum melaporkan atau belum memproses lamaran pencari kerja dalam jangka waktu 30 hari. Informasi tersebut memudahkan petugas untuk mengidentifikasi perusahaan yang belum menindaklanjuti lamaran dan melakukan koordinasi serta tindak lanjut kepada perusahaan terkait.

Selain itu, perusahaan yang tidak melaporkan atau tidak memproses lamaran pencari kerja akan menjadi bahan evaluasi dalam penentuan keikutsertaan pada kegiatan berikutnya. Perusahaan tersebut menjadi tidak diprioritaskan untuk mengikuti Job Fair maupun kegiatan ketenagakerjaan lainnya yang diselenggarakan oleh Disnaker.

“Tapi faktor paling besar mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah dari pencari kerja itu sendiri,” ungkap Syaripudin.

Lalu pencari kerja sebenarnya harus bagaimana agar job fair tidak jadi kegiatan sia-sia belaka? Seperti dikutip dari laman Thejobfairs, setidaknya ada beberapa hal yang perlu di perhatian saat seseorang ingin mengikuti job fair, yakni persiapan, saat pelaksanaan, dan setelah mengikuti job fair.

Langkah utama yang bisa dilakukan sebelum mengikuti jobfair adalah dengan riset perusahaan yang berpartisipasi. Di tengah era keterbukaan informasi, semua orang bisa mendapatkan sebanyak mungkin informasi terkait erusahaan-perusahaan di job fair. Dan jangan lupa cari berita terbaru terkait Perusahaan tersebut, misalnya dengan kepoin akun media sosialnya.

Persiapan CV yang menjadi langkah persiapan selanjutnya. Pastikan CV memiliki ringkasan karier, pengalaman kerja, pendidikan, serta keahlian. Siapkan juga portofolio dan contoh kerja yang pernah dilakukan.

Berlatih wawancara juga menjadi penting dilakukan sebelum mengikuti job fair. Beberapa perusahaan biasanya mengadakan walk-in interview saat job fair, sehingga berlatih wawancara juga menjadi persiapan penting. Satu hal lagi yang cukup penting dalam tahap persiapan, yakni penampilan. Penampilan bukan cuma pakaian yang dikenakan tapi juga gaya bicara dan gestur.

Setelah persiapan matang, langkah-langkah yang perlu dilakukan saat mengikuti job fair adalah, lebih awal datang lebih baik. Jangan lupa membawa dokumen penting, seperti CV terbaru, surat lamaran, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan portofolio. Siapkan 10-20 copy untuk masing-masing dokumen. Gunakan folder atau map untuk menyimpan semua dokumen tersebut. Bawa juga dokumen dalam bentuk soft file.

Agar tak sia-sia ikut job fair, hadiri juga seminar dan workshop maupun pelatihan. Selain mendapat ilmu, para pencari kerja juga bisa membangun jaringan dengan perusahaan-perusahaan yang dilamar dengan ikut di acara tersebut.

Setelah mengikuti job fair, hal yang perlu dilakukan adalah dengan menindaklanjuti lamaran kerja dengan follow up ke perusahaan atau tim rekruter. Lalu terakhir, evaluasi, apa saja yang perlu diperbaiki dan dirasa masih kurang.