.webp)
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat koordinasi penanganan banjir dan longsor susulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan bencana susulan membuat sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali rusak.
Kondisi tersebut memerlukan penanganan lanjutan sekaligus koordinasi untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan dan layanan dasar.
Pembukaan kembali akses jalan, penanganan sedimentasi sungai, serta dukungan bagi masyarakat terdampak menjadi perhatian agar pemulihan tetap berjalan di tengah risiko kerusakan berulang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Poin yang ingin saya sampaikan bahwa salah satu memang hambatan kita dalam pemulihan ini karena ada bencana-bencana susulan. Ada banjir-banjir susulan yang mengakibatkan kerusakan, bahkan kerusakan yang sudah dibangun, diperbaiki, jalannya longsor lagi," kata Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).
Dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (23/9) kemarin, Tito mencontohkan banjir bandang di Aceh Tenggara dan Kabupaten Solok, serta banjir susulan di Tapanuli Tengah dan Pidie Jaya.
Ia juga menyoroti akses jalan dari Bireuen menuju Gayo Lues yang kembali terdampak longsor setelah sebelumnya dibuka menggunakan alat berat. Kerusakan berulang ini menjadi tantangan bagi warga yang membutuhkan jalur tersebut untuk beraktivitas.
Untuk menangani dampak banjir di Kabupaten Solok, Satgas PRR berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Penanganan mencakup pembukaan kembali jalan menuju Kota Padang serta bantuan bagi masyarakat terdampak. Kebutuhan dukungan sosial juga akan dikoordinasikan dengan Menteri Sosial.
"Kami koordinasi dengan Menteri PU dan Kepala BNPB, TNI dan Polri semua sudah bergerak, Pemda juga sudah bergerak. Kemudian Pak Menteri PU juga sudah bergerak untuk membantu, termasuk untuk melancarkan membuka kembali jalan dari Kabupaten Solok menuju ke Kota Padang," ujar Tito.
Selain membuka akses, Tito menekankan perlunya penanganan sedimentasi sungai. Pengerukan dan normalisasi diperlukan untuk mengurangi penumpukan material yang menghambat aliran air, sehingga penanganan dapat mendukung upaya mengurangi risiko banjir susulan.
"Perlu perbaikan utama sedimentasi sungai, agar tidak menyumbat dan bisa dikeruk, dinormalisasi, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya penumpukan sedimentasi," katanya.
Risiko bencana juga menjadi pertimbangan dalam pembangunan kembali fasilitas pendidikan. Sebanyak 97 titik sekolah memerlukan relokasi karena lahannya hilang, terdampak longsor atau banjir, maupun berada di kawasan rawan.
Satgas PRR akan mengoordinasikan pengadaan tanah dengan pemerintah daerah agar pembangunan dapat dilakukan di lokasi yang lebih aman. Pemulihan sekolah turut memerlukan perbaikan jalan agar siswa dan guru dapat menjangkau tempat belajar.
"Juga akses jalan menuju sekolah itu, ini juga perlu diperbaiki. Ini kami koordinasikan nanti dengan Kementerian PU, titik-titiknya di mana saja," ujar Tito.
"Demikianlah kira-kira tantangannya yang tidak ringan karena ini bukan bencana kemudian selesai, tapi bencana ada lagi bencana-bencana susulan di tempat, di lokasi yang kadang-kadang sama tempatnya. Tapi semua bekerja keras, tapi inilah salah satu hambatan, salah satu kendala yang perlu kita tangani," pungkas Tito.
Lihat juga Video: Brimob Polda Sumbar Dikerahkan Bantu Tangani Banjir Bandang di Solok
