.webp)
Pemerintah akan memberikan insentif atau diskon pajak pada 2027 yang diperkirakan mencapai Rp 632 triliun. Insentif ini sebagai kebijakan pemerintah tidak memungut atau membebaskan pajak.
"Secara aturan pajak seharusnya dikumpulkan oleh pemerintah, dikenakan pajak tersebut. Tetapi dengan sengaja kita membuat relaksasi, tidak memungut atau dengan sengaja kita membuat pembebasan. Berapa total pembebasan pajak yang kita telah lakukan? Untuk tahun depan kira-kira Rp 632 triliun," ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Angka insentif perpajakan itu naik dibandingkan estimasi pada 2026 yang mencapai Rp 576,4 triliun atau setara 2,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Berbagai relaksasi perpajakan diberikan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suahasil mencontohkan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan adalah Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Fasilitas tersebut berlaku bagi pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun, dengan ketentuan omzet hingga Rp 500 juta setahun bagi wajib pajak orang pribadi tidak dikenai PPh.
Pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan sejumlah barang maupun jasa tertentu.
Selain itu, sektor manufaktur menjadi salah satu penerima utama fasilitas belanja perpajakan pemerintah. Insentif yang diberikan antara lain berupa tax holiday, fasilitas tarif efektif PPN, serta pembebasan PPh atas dividen.
Selain manufaktur, pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan untuk sektor transportasi umum, pendidikan, kesehatan dan konstruksi. Berbagai fasilitas tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap aktivitas perekonomian.
"Ini adalah bentuk dari dukungan pajak. Jadi pajak bulan hanya menarik uang, tetapi juga memberikan insentif kepada perekonomian," ucap Suahasil.
(aid/hns)
