.webp)
Ancaman spionase terhadap Indonesia dinilai semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi digital. Pakar keamanan siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja ungkap modus spionase siber modern.
Operasi intelijen asing kini tidak hanya mengandalkan penyadapan komunikasi konvensional, tetapi juga dapat menyusup melalui infrastruktur teknologi dan rantai pasok perangkat yang digunakan pemerintah. Ardi mengingatkan bahwa metode spionase modern telah berkembang menjadi operasi siber yang lebih terstruktur dan sulit dideteksi.
Ardi menyebut salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah Advanced Persistent Threat (APT), yakni serangan siber yang dilakukan secara persisten untuk mempertahankan akses ke sistem target dalam jangka waktu tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Apk Download Vs Web Browser Play |
Operasi tersebut juga dapat berkaitan dengan state-sponsored cyber espionage atau kegiatan spionase siber yang didukung negara.
"Arsitektur ancaman global telah berevolusi jauh melampaui metode penyadapan sinyal telepon konvensional," ujar Ardi dalam keterangan tertulis yang diterima detikINET
Disampaikannya, aktor ancaman tidak selalu melakukan serangan secara langsung dengan mendobrak sistem keamanan. Mereka dapat melakukan penetrasi secara bertahap melalui rantai pasok pengadaan teknologi pemerintah atau supply chain compromise.
Melalui metode tersebut, celah keamanan dapat muncul dari perangkat, perangkat lunak, maupun komponen teknologi yang digunakan dalam suatu sistem.
Setelah berhasil memperoleh akses, pelaku berpotensi mengekstraksi informasi strategis dalam jumlah besar atau big data secara terstruktur.
Ardi menilai ancaman seperti ini perlu menjadi perhatian serius karena infrastruktur digital pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara dan perlindungan informasi strategis.
Pakar siber ini pun mengimbau pemerintah agar tidak hanya mengandalkan pengadaan perangkat keamanan seperti firewall untuk melindungi sistem digital.
Penguatan keamanan, menurutnya, perlu mencakup audit perangkat teknis, pengawasan rantai pasok teknologi, pertukaran informasi ancaman, serta kemampuan mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini.
Ardi juga mendorong penguatan koordinasi antara lembaga yang memiliki kewenangan di bidang intelijen dan keamanan siber.
Ardi menekankan pendekatan pertahanan siber harus bergeser dari pola pemadam kebakaran yang hanya bergerak setelah terjadi insiden menjadi sistem yang lebih antisipatif dan prediktif.
Padahal, arsitektur ancaman global telah berevolusi jauh melampaui metode penyadapan sinyal telepon konvensional. Spionase modern kini bertumpu pada serangan Advanced Persistent Threat (APT) berskala masif melalui state-sponsored cyber espionage.
Lebih lanjut, kata Ardi, Aktor-aktor ancaman ini tidak lagi sekadar mendobrak masuk, melainkan melakukan penetrasi secara halus ke dalam rantai pasok pengadaan teknologi pemerintah (supply chain compromise) dan mengekstraksi big data strategis secara terstruktur.
"Kelemahan mendasar ini terus berulang karena kita membiarkan kerentanan arsitektur informasi bersembunyi di balik apa yang disebut oleh Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) sebagai Teori Puncak Gunung Es Ketidaktahuan (Iceberg of Ignorance) di kalangan penyelenggara negara," pungkasnya.
(agt/afr)
