Qbhm Kenali Kami Casino Instagram Badr Kenali Qbhm Lebih Reviews Carry Perlu

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR telah menjadwalkan rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Raker akan digelar pada pekan depan, tepatnya Kamis, 12 November 2026.

Penetapan jadwal itu dipastikan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman. Dia menyebut raker tersebut akan berfokus pada pengungkapan dalang serta motif aksi intersepsi oleh para jenderal polisi.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Habiburokhman, Minggu (8/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan, raker baru bisa dilaksanakan pada Kamis pekan depan karena DPR saat ini masih reses. Masa sidang baru akan bergulir kembali pada 10 November 2026.

"Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November," katanya.

Raker tersebut, kata Habiburokhman, bakal dipimpin langsung oleh dirinya sebagai Ketua Komisi III. Para pimpinan komisi juga dipastikan akan mendampingi raker.

"Rapat Kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfaath, Dede Indra Permana , Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam," ucap dia.

Lebih jauh Habiburokhman memastikan bahwa DPR akan mengawal terus kasus penyadapan ilegal yang menyerang Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lain.

"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," pungkas politikus Partai Gerindra ini.

Adapun Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).

Slamet Uliandi menjadi orang terbaru yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, Slamet berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada 2010 hingga 2019.

Menurut Suhermanto, hingga saat ini Kepala Bagian Monitoring, yakni tersangka EH dan AS, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari SU apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ungkapnya.

Suhermanto menyebut jumlah tersangka dalam perkara tersebut mencapai empat orang. Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, sedangkan SU belum dapat ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.

Keempat tersangka dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) tentang akses ilegal (illegal access) dengan ancaman pidana enam tahun penjara.

Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun penjara juncto Pasal 20 huruf j KUHP.