.webp)
Warga Israel memberikan suara dalam pemilu legislatif pada Selasa (27/10) waktu setempat, dengan tingkat partisipasi tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Penghitungan suara sedang berlangsung, dengan hasil sementara menunjukkan koalisi Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu unggul atas kubu oposisi.
Data sementara yang dirilis Komite Pemilu Pusat Israel pada Rabu (28/10), pukul 09.20 waktu setempat, menunjukkan 66,2 persen suara telah dihitung. Hasil sementara menunjukkan Partai Likud yang menaungi Netanyahu masih berada di posisi pertama dengan 28 kursi parlemen, disusul oleh Partai Yashar yang dipimpin Gadi Eisenkot, penantang utama Netanyahu, di posisi kedua dengan perolehan 21 kursi parlemen.
Jika dihitung berdasarkan blok politik yang terbentuk, maka berdasarkan hasil sementara itu, koalisi sayap kanan Netanyahu masih unggul dengan memperoleh total 56 kursi parlemen, sedangkan kubu oposisi pimpinan Eisenkot baru memperoleh total 48 kursi parlemen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Partai-partai Arab, yang juga menentang Netanyahu namun tidak berkoalisi dengan oposisi, mengamankan total 16 kursi.
Dengan total 120 kursi parlemen atau Knesset diperebutkan dalam pemilu legislatif ini, maka diperlukan setidaknya 61 kursi untuk mencapai mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan baru. Jika tidak ada blok politik utama yang mencapai ambang batas 61 kursi parlemen tersebut, maka diperkirakan akan terjadi negosiasi koalisi yang alot antara partai.
Berikut empat skenario yang mungkin terjadi setelah pemilu Israel digelar, seperti dilansir AFP, Rabu (28/10/2026):
1. Koalisi
Partai-partai akan segera memulai negosiasi koalisi untuk mencoba mencapai mayoritas 61 kursi parlemen, namun jalan ke depan belum jelas.
Presiden Israel Isaac Herzog akan menunjuk kandidat yang memiliki peluang terbaik untuk membentuk pemerintahan, yang belum bentu berasal dari partai dengan perolehan kursi terbanyak.
Partai-partai Arab Israel, khususnya Ra'am, telah menyatakan keterbukaan untuk berkoalisi dengan kubu Eisenkot, namun kubu tersebut menjaga jarak karena menganggap dukungan mereka sebagai beban selama masa kampanye.
sementara itu, bagi koalisi Netanyahu, tidak ada peluang yang jelas untuk menambah kursi setelah beberapa partai sayap kanan yang lebih kecil gagal memenuhi ambang batas 3,25 persen agar dapat masuk ke parlemen.
Negosiasi koalisi dapat menjadi proses yang berat karena partai-partai cenderung bersikeras memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri, dan hal ini dapat menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil.
Netanyahu membutuhkan waktu 58 hari untuk membentuk pemerintahannya pada pemilu tahun 2022 lalu.
2. Pemerintahan Minoritas
Jika tidak ada satu pun blok politik utama yang berhasil mengamankan 61 kursi parlemen, seorang kandidat dapat mencoba memerintah secara minoritas, atau tanpa dukungan mayoritas, dengan melalui dukungan ad-hoc dari anggota-anggota parlemen lainnya.
Dalam skenario ini, para anggota parlemen dari partai-partai Arab Israel bisa memainkan peran krusial. Diketahui bahwa komunitas Arab mencakup 20 persen dari populasi Israel, dan umumnya mengidentifikasi diri sebagai keturunan Palestina.
Partai Ra'am, yang dipimpin Mansour Abbas, pernah menjadi kingmaker di masa lalu. Partai itu menjadi partai Arab pertama yang bergabung koalisi pemerintahan Israel periode tahun 2021-2022 yang dipimpin PM Naftali Bennett dan Yair Lapid.
Partai Arab lainnya, Joint List, menyatakan kecil kemungkinan mereka akan bergabung secara resmi ke dalam pemerintahan koalisi. Namun mereka menawarkan diri untuk menjadi "safety net" bagi pihak mana pun yang berhasil melengserkan Netanyahu dari kekuasaan.
3. Pemerintahan Persatuan Nasional
Mengingat polarisasi ekstrem di Israel, gagasan mengenai pemerintahan persatuan nasional mungkin tampak seperti angan-angan belaka. Namun secara teoretis, hal ini dapat menghasilkan pemerintahan yang tidak terlalu ekstrem.
Para pengamat Israel sering membahas kemungkinan terbentuknya pemerintahan persatuan nasional, di mana Netanyahu akan melepas sekutu-sekutunya dari kubu sayap kanan ekstrem yang provokatif dan partai-partai ultra-Ortodoks, lalu bekerja sama dengan Eisenkot yang memiliki pandangan serupa dengannya dalam banyak isu keamanan.
Koalisi besar semacam itu juga tidak akan menyertakan partai-partai Arab Israel.
Jajak pendapat yang dirilis pada 16 Oktober lalu menunjukkan 55 persen warga Israel lebih memilih pemerintahan persatuan nasional daripada digelarnya pemilu baru, seandainya pemilu tahun ini tidak menghasilkan mayoritas yang jelas di parlemen.
Kendali demikian, pemerintahan persatuan nasional dalam situasi perang ini diperkirakan akan menghadapi perlawanan keras, terutama dari oposisi yang telah membangun kampanye mereka dengan tujuan menggulingkan Netanyahu dan melabelinya sebagai sosok yang tidak layak memimpin.
4. Kebuntuan Politik dan Pemilu Baru
Jika tidak ada kandidat yang berhasil membentuk pemerintahan, maka Israel harus kembali menggelar pemilu.
Negara Yahudi ini telah menggelar empat kali pemilu antara April 2019 hingga Maret 2021 akibat ketidakmampuan para politisi dalam membentuk koalisi yang langgeng.
Kandidat yang ditunjuk oleh Presiden Israel, pada prinsipnya, memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari, meskipun terdapat cara-cara prosedural lainnya untuk mencegah digelarnya pemilu baru secara langsung.
