.webp)
Pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kota Palembang berpeluang tidak lagi diterapkan secara serentak. Sekolah yang berada di kawasan dengan kualitas udara lebih baik dapat kembali menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Saiful Fadly mengatakan kondisi udara di sekitar sekolah akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pola pembelajaran. Sekolah dapat kembali belajar normal jika kualitas udara di wilayahnya berada di bawah ambang ISPU 200.
"Kalau kualitas udara di wilayah tersebut di bawah 200 pada hari tersebut, sekolah bisa normal lagi. Maka data soal ISPU harus riil setiap hari," kata Saiful usai rapat koordinasi PJJ di ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Palembang, Senin (14/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PJJ untuk siswa TK hingga SMP di Palembang sebelumnya diterapkan sejak 9 September 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah kualitas udara memburuk akibat kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun, kondisi udara Palembang saat ini masih belum sepenuhnya aman untuk kembali menggelar PTM. Saiful menyebut ISPU Palembang pada Senin berada di angka 209 dan masuk kategori sangat tidak sehat.
"ISPU 209, kualitas udara di Palembang masih sangat tidak sehat hari ini," ujarnya.
Menurut Saiful, kondisi kabut asap juga tidak sama di seluruh wilayah Palembang. Ada sejumlah kawasan yang kualitas udaranya dinilai lebih baik karena tidak berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten yang terdampak karhutla.
Karena itu, penerapan PJJ dinilai tidak harus diberlakukan dengan pola yang sama untuk seluruh sekolah. Satuan pendidikan dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi udara di lingkungan masing-masing.
Di sisi lain, kondisi kesehatan siswa menjadi pertimbangan dalam mempertahankan PJJ. Saiful mengatakan berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, terdapat 2.222 anak yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla.
"Data dari Dinas Pendidikan ada peningkatan signifikan, 2.222 anak yang terdampak ISPA akibat karhutla. Saat diterapkan daring angka ISPA tetap tinggi, apalagi jika tidak diterapkan PJJ," jelasnya.
Saiful mengatakan DPRD bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan RSUD mendorong agar kebijakan pembelajaran dibuat lebih fleksibel dengan mengacu pada kondisi kualitas udara setiap hari.
"Melihat kondisi PM2.5 yang masih tinggi, maka pembelajaran jarak jauh atau daring tetap dilaksanakan," katanya.
Untuk mengatur skema tersebut, Dinas Pendidikan akan mengusulkan surat edaran tambahan melalui Wali Kota Palembang. Surat itu nantinya memberikan ruang bagi satuan pendidikan menentukan pola pembelajaran, baik tetap PJJ maupun PTM terbatas, berdasarkan kondisi udara terkini.
"Setelah rapat koordinasi ini mereka akan bersurat ke Wali Kota soal PJJ dan surat edaran tambahan, memberikan kebijaksanaan kepada sekolah untuk menentukan kebijakan PJJ atau normal terbatas dengan patokan angka ISPU atau kualitas udara terkini," jelas Saiful.
Dengan pola tersebut, sekolah yang berada di kawasan dengan kualitas udara masih buruk tetap menjalankan PJJ. Sementara sekolah yang berada di wilayah dengan kondisi udara lebih aman berpeluang kembali menggelar PTM secara terbatas.
