.webp)
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman turut mengambil langkah cepat untuk mengurangi peningkatan mobilitas masyarakat imbas antrean bahan bakar minyak (BBM). Siswa SMA/SMK sederajat dialihkan melakukan pembelajaran daring atau online.
Kebijakan pembelajaran daring itu diterapkan untuk satu pekan ke depan. Kebijakan tersebut untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah kondisi distribusi BBM dan LPG 3 Kg yang masih menjadi perhatian, khususnya di sejumlah wilayah Sulsel.
Andi Sudirman mengatakan, pembelajaran daring selama sepekan diharapkan dapat menjadi solusi sementara dalam mengurangi intensitas mobilitas masyarakat. Kegiatan pendidikan tetap berjalan secara daring dan akan dievaluasi setelah pemberlakuan dalam sepekan ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita mengambil langkah pembelajaran daring selama satu minggu. Pembelajaran tetap berlangsung hanya tidak tatap muka langsung. Ini sifatnya sementara, karena kita melihat kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat," kata Andi Sudirman kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina untuk melakukan solusi dan memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM serta LPG 3 Kg berjalan dengan baik.
"Kami telah berkoordinasi Bapak Walikota Makassar dan akan dilakukan kebijakan yang sama untuk sekolah pada tingkat kewenangannya. Untuk kabupaten kota lainnya dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing," ungkapnya.
Andi Sudirman berharap langkah bersama tersebut dapat membantu mengurangi mobilitas sementara. Sembari, pemerintah dan Pertamina terus memperkuat penanganan di lapangan.
"Kita mohon masyarakat tetap bersabar. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota terus bekerja dan melakukan koordinasi dengan Pertamina. Kita berharap Pertamina dapat melakukan langkah-langkah cepat termasuk distribusi BBM untuk amankan stok, menambah kuota BBM untuk Sulsel, sidak operasional Nozzle SPBU dan pengetatan lainnya. Kita siap backup bersama TNI Polri dan Satpol serta dishub kabupaten/kota," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkot Makassar juga memberlakukan kebijakan pembelajaran daring bagi peserta didik mulai jenjang PAUD, TK, SD dan SMP hingga 19 September 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah taktis menghadapi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang kian parah.
"Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring mulai besok," ujar Wali Kota Makassar, Munafri 'Appi' Arifuddin dalam keterangannya, Jumat (11/9).
Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan, kebijakan pembelajaran daring ini berlaku mulai 12-19 September 2026. Appi mengatakan kebijakan pembelajaran daring merupakan salah satu langkah responsif untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi antrean BBM yang masih terjadi.
"Langkah ini, bagian dari respons Pemkot Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang turut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM," tambah Appi.
