Punca Utama Jalan Kepentingan Pemantauan Diambil Pengalaman Pengguna Jalan Terkawal Memulihkan

Liputan6.com, Canberra - Konflik di Laut China Selatan yang telah berlangsung selama beberapa dekade hingga kini belum kunjung menemukan kata selesai. Bahkan setelah lebih dari 20 tahun berlalu sejak China dan ASEAN setuju untuk menggelar negosiasi secara formal untuk menyusun draft kesepakatan tentang Pedoman Perilaku atau Code of Conduct (CoC) terkait isu ini.

Hal ini ikut dibahas dalam salah satu rangkaian diskusi Southeast Asia Maritime Media Fellowship (SEA MMF) yang dihelat di National Press Club, Canberra, Australia pada Kamis (5/11/2026), dengan pembicara Profesor Douglas Guilfoyle.

Pakar hukum dan keamanan internasional dengan spesialisasi hukum kelautan dari UNSW Canberra ini menilai bahwa garis finish penyusunan draft CoC terasa jauh dari jangkauan meski secara kasat mata sudah banyak upaya yang diambil. Ia mengumpamakan dengan seseorang yang mencoba berlari, tapi terus menerus hanya menuntaskan setengah dari sisa rute yang mesti dilewati.

"Jaraknya memang semakin kecil, tapi pada akhirnya Anda tidak pernah benar-benar mencapai garis finish. Itulah yang saya rasakan mengenai CoC. Semua pihak terus mengumumkan adanya kemajuan, tetapi prosesnya tidak pernah benar-benar selesai," jelas Guilfoyle.

Guilfoyle menyebut alasan mendasar berlarut-larutnya masalah ini, adalah perbedaan kepentingan antara China dengan negara-negara lain yang bersengketa, terutama Filipina—katalis utama perumusan pedoman ini.

"Jadi ada dua masalah di sini. Satu, China tidak ingin bernegosiasi atas dasar apa pun selain mendapat pengakuan terhadap haknya. Dan kedua, Konstitusi Filipina menyebut bahwa perairan Filipina hanya bisa digunakan untuk kebaikan ekonomi negaranya. Jadi dua hal ini sama-sama tak bisa dinego begitu saja," tuturnya.

Bila memang kesepakatan dan pedoman ini "ditakdirkan" untuk tidak juga terwujud, mengapa perumusannya terus dilanjutkan?

"Menurut saya (diskusi) CoC saat ini adalah sebuah cara untuk mengelola konflik yang ada, bukan sebuah penyelesaian. Ini adalah sebuah cara untuk menjaga komunikasi terus ada," ungkap Guilfoyle.

Ia meneruskan, "Jadi ini adalah upaya untuk menjaga agar sengketa ini tetap berada dalam level yang bisa dikendalikan dan bukan untuk mendorong resolusi, karena resolusi ini mungkin terjadi ke arah  yang tidak akan Anda sukai."

Saat diminta penegasan apa ia 100 persen yakin penyusunan CoC ini akan berakhir deadlock, Douglas Guilfoyle mengatakan, "Ya, seperti itu prediksi saya."

Ia menambahkan mengenai China, "Anda tidak bisa memaksa negara great power untuk melakukan kesepakatan. Tapi mereka bisa memutuskan apakah harga yang mesti dibayar dalam konflik tersebut setimpal. Jadi pada saat ini, mereka memutuskan untuk meminimalkan level konflik ini dalam waktu yang lama."

Sementara itu dalam rangkaian acara yang sama, Direktur Program Asia Tenggara sekaligus Project Lead untuk Asia Power Index di Lowy Institute Hunter Marston menilai bahwa dalam persoalan Laut China Selatan yang sangat kompleks ini, Indonesia telah melakukan upaya yang baik dalam menjaga hubungan baik dengan Negeri Tirai Bambu.

"Jakarta telah menjaga hubungan yang baik dengan Beijing dalam posisi positif. Perdagangan kedua negara tetap kuat meski terjadi beberapa friksi," ujarnya.

Ia menambahkan, "Menurut saya, sengketa maritim antara China dan Indonesia saat ini bukan hal yang terlalu mengkhawatirkan, Indonesia diuntungkan dengan posisinya yang secara geografis lebih jauh dari China dibandingkan dengan Filipina, Malaysia, atau Vietnam. Ini adalah negara-negara dengan sengketa maritim yang lebih akut dan sebelumnya telah memunculkan kerugian."