.webp)
Moeldoko mengusulkan agar insentif nonfiskal untuk mobil listrik dihapus ketika pangsa pasarnya mencapai 30%. Menurutnya, insentif tersebut hanya dibutuhkan untuk mendorong kendaraan listrik (EV) agar lebih diminati masyarakat.
Moeldoko menilai, ketika pasar mobil listrik sudah terbentuk dan pertumbuhannya semakin pesat, pemberian insentif nonfiskal tak lagi diperlukan. Kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan dari pengguna kendaraan konvensional.
"Kalau pasar sudah terbentuk, kalau sudah 30 persen pasarnya, tidak perlu ada lagi insentif nonfiskal," kata Moeldoko di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti ada kecemburuan. Karena apa? Karena kalau sudah 30 persen, akselerasinya sudah luar biasa," tambahnya.
Kini, mobil listrik masih merasakan sejumlah insentif nonfiskal dari negara. Misalnya, bebas ganjil-genap (gage) dan parkir khusus di sejumlah lokasi ramai.
Menurutnya, insentif nonfiskal diperlukan untuk menggairahkan pasar kendaraan listrik pada tahap awal. Setelah pangsa pasarnya mencapai target tersebut, pemerintah dapat mulai menyamakan norma dan regulasi antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional.
"Tujuannya apa? Biar bergairah dulu nih EV di masyarakat, setelah itu ada penyamaan norma, regulasi dan lain-lain. Mungkin insentif sudah tidak dibutuhkan lagi," tuturnya.
Moeldoko juga menyinggung kemungkinan penghapusan kebijakan ganjil-genap bagi mobil listrik apabila pangsa pasarnya sudah mencapai 30%. Menurutnya, berbagai kebijakan yang memberikan keistimewaan kepada kendaraan listrik perlu dievaluasi seiring dengan meningkatnya penetrasi EV.
"Menurut hitung-hitungan setelah 30 persen lah (market share mobil listrik). Kalau itu tercapai, mulai dipikirkan soal penghapusan ganjil-genap, bagaimana ini dan itu," kata dia.
